“Bayang-Bayang Korupsi Jembatan Cirauci II: Massa Kepung Kejati Sultra, Desak Penetapan Bupati Bombana — Ada Apa dengan Penanganannya?”

Aksi demonstrasi kembali mengguncang Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, Rabu (22/4/2026). Namun kali ini, suara massa tak sekadar tuntutan—melainkan tudingan keras atas dugaan mandeknya penegakan hukum dalam kasus korupsi proyek Jembatan Cirauci II. Sorotan utama mengarah pada Bupati Bombana, Burhanudin, yang hingga kini belum tersentuh status hukum, meski perkara tersebut telah menyeret dan menjerat…

Tindakan Anarkisme yang di Lakukan Oleh Oknum Satpol PP Terhadap Aktivis Sultra

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang bertugas menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Satpol PP berfungsi menyelenggarakan ketertiban umum ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Namun sering kali beberapa oknum Satpol PP menyalah gunakan wewenang yg di emban. Sementara Aksi demonstrasi yang di lakukan di…

Tiga Tahun Berlalu, Temuan BPK pada Dinas PUPR Muna Senyap: Siapa Bekingan Mustajap di Kejari?

Destriyer.id Kabupaten Muna – kembali dihadapkan pada ironi penegakan hukum. Dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muna yang telah terungkap melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Tahun Anggaran 2023, hingga kini belum menunjukkan titik terang. Padahal, nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp3,1 miliar lebih, bukan…

Tiga Tahun Berlalu, Temuan BPK pada Dinas PUPR Muna Senyap, Siapa Bekingan Mustajab di Kejari?

Destroyer.id Kabupaten Muna – kembali dihadapkan pada ironi penegakan hukum. Dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muna yang telah terungkap melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Tahun Anggaran 2023, hingga kini belum menunjukkan titik terang. Padahal, nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp3,1 miliar lebih, bukan…

Penegakan Hukum Yang Berkeadilan: Masyarakat Menanti Putusan PN Situbondo dalam Perkara Lelang Hak Tanggungan yang Tidak Sesuai Prosedur oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Situbondo

Destroyer.id Jakarta, 8 April 2026 — Publik menaruh perhatian serius terhadap perkara perdata terkait dugaan pelaksanaan lelang hak tanggungan yang tidak sesuai prosedur, yang saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2025/PN Sit. Perkara ini berawal dari pelaksanaan lelang yang dilakukan pada 23 April 2024, yang kemudian memicu sengketa hukum dan…

Aksi Jilid II GMNI Kendari Guncang Konawe Selatan: Dugaan KKN dan Penggelapan Dana Desa Tetenggolasa Disorot Tajam, Bupati Turun Tangan

Destroyer.id KONAWE SELATAN — Gelombang protes kembali mengguncang Kabupaten Konawe Selatan. Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari menggelar Aksi Jilid II sebagai bentuk lanjutan dari desakan terhadap penyelesaian berbagai persoalan serius di Desa Tetenggolasa. Aksi ini menjadi simbol meningkatnya ketegangan antara masyarakat sipil dan pemerintah desa, yang dinilai belum mampu…

Kadis Inspektorat Konawe Selatan, Narlian, Temui Massa Aksi Tetenggolasa, Siap Turun Audit Dugaan Penggelapan Anggaran Desa

Destroyer.id Konawe Selatan — Kepala Dinas Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan, Narlian, turun langsung menemui massa aksi dari masyarakat Desa Tetenggolasa yang menggelar unjuk rasa terkait dugaan penggelapan anggaran desa oleh oknum Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tetenggolasa. Dalam pertemuan yang berlangsung di lokasi aksi, Narlian menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara serius dan profesional….

Kantor Desa Tetenggolasa Disegel Warga: Akumulasi Kekecewaan atas Dugaan Korupsi dan Pemalsuan Tanda Tangan

Destroyer.id Konawe Selatan – Aksi tegas dilakukan oleh masyarakat Desa Tetenggolasa dengan menyegel kantor desa sebagai bentuk protes atas dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama Sekretaris Desa. Penyegelan ini merupakan puncak dari kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa diabaikan, terutama terkait pengelolaan anggaran desa yang dinilai tidak transparan dan…

GMNI Kendari Bongkar Dugaan “Main Mata” Inspektorat Konsel, Kasus Korupsi Desa Tetenggolasa Kian Disorot

Destroyer.id Konawe Selatan — Gelombang protes mahasiswa kembali menggema. Kali ini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kendari melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) yang dinilai tidak transparan dalam menangani dugaan korupsi di Desa Tetenggolasa. Dalam aksi demonstrasi yang digelar hari ini, massa GMNI secara terbuka menuding adanya indikasi praktik “main…

Dugaan ASN Rangkap Jabatan Ketua BPD di Muna Barat: Pelanggaran Hukum yang Diduga Dibiarkan, Tanggung Jawab Bupati Dipertanyakan

Destroyer.id Muna Barat – Dugaan rangkap jabatan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kombikuno, Latawe, serta beberapa desa lainnya di Kabupaten Muna Barat, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Persoalan ini dinilai bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan berpotensi kuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Regulasi telah secara tegas…

Back To Top