destroyer Id
Destriyer.id Kabupaten Muna – kembali dihadapkan pada ironi penegakan hukum. Dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muna yang telah terungkap melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Tahun Anggaran 2023, hingga kini belum menunjukkan titik terang. Padahal, nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp3,1 miliar lebih, bukan…
Distroyer.id Kendari – Aliansi Aktivis Mahasiswa (ALAM) Sulawesi Tenggara secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Jembatan Gantung Tumburano di Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada Jumat, 6 Maret 2026. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan ALAM Sultra sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam mengawal penggunaan anggaran negara, khususnya proyek…
Distroyer.id KENDARI — Dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 29 Puskesmas di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024 kian terang setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan ketidaksesuaian realisasi belanja dengan kondisi senyatanya senilai Rp2,9 miliar. Temuan tersebut menempatkan Dinas Kesehatan dan para Kepala Puskesmas sebagai pihak yang harus segera dimintai pertanggungjawaban hukum oleh…
Kendari, destroyer.id — Kepala Desa Lahontohe secara resmi telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Laporan tersebut disampaikan oleh Syafral, Pemuda Berdarah Muna, sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Laporan ini mencakup dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Desa Lahontohe…
Kendari, destroyer.id_ Kamis (15/1/2026) — Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Pemuda Orator Sulawesi Tenggara (PREDATOR SULTRA) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kamis (15/1/2026). Aksi tersebut menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024, khususnya terkait kelebihan pembayaran biaya…
Distroyer.id Kendari – Dugaan praktik korupsi kembali mencuat di lingkup Pemerintah Kota Kendari. Proyek strategis Pembangunan Jalan Kembar Kali Kadia yang dikelola Dinas Perumahan dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari dan dikerjakan oleh PT AC resmi dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITKRIMSUS) Polda Sulawesi Tenggara. Laporan tersebut diajukan oleh komunitas pemuda pemerhati sosial &…
Destroyer.id -LSM Pribumi Sulawesi Tenggara menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muna setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dugaan kelebihan pembayaran pada sejumlah proyek infrastruktur yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,16 miliar. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2023 terkait pengelolaan belanja modal…
Kendari, destroyerid _ Aroma skandal tata niaga gabah merebak di Kabupaten Bombana. Forum Petani Bombana Bersatu resmi melaporkan Perum Bulog Bombana beserta sejumlah mitranya ke Kejaksaan Negeri Bombana atas dugaan praktik curang pembelian gabah yang disebut merugikan petani sekaligus berpotensi menggerus keuangan negara hingga Rp53,6 miliar. Laporan yang diajukan pada 15 Desember 2025 itu menuding…
Kendari, destroyer.id – Aroma skandal tata niaga gabah merebak di Kabupaten Bombana. Forum Petani Bombana Bersatu resmi melaporkan Perum Bulog Bombana beserta sejumlah mitranya ke Kejaksaan Negeri Bombana atas dugaan praktik curang pembelian gabah yang disebut merugikan petani sekaligus berpotensi menggerus keuangan negara hingga Rp53,6 miliar. Laporan yang diajukan pada 15 Desember 2025 itu menuding…
Destroyer.id kendari -Dugaan penyimpangan serius dalam tata niaga gabah kembali mencuat di Kabupaten Bombana. Forum Petani Bombana Bersatu secara resmi melaporkan Perum Bulog Bombana beserta sejumlah mitra kerjanya ke Kejaksaan Negeri Bombana atas dugaan praktik korupsi yang dinilai merugikan petani dalam skala besar dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp53,6 miliar. Laporan tersebut disampaikan…