Pemuda Desa Nihi Soroti Balai Desa Terbengkalai dan Hilangnya Papan Informasi Proyek Kantor Desa
Destroyer.id Muna Barat, Desa Nihi — Kondisi Balai Desa Nihi menjadi sorotan tajam dari kalangan pemuda setempat. Fasilitas publik yang seharusnya menjadi pusat kegiatan masyarakat itu dinilai tidak terawat dan dibiarkan mengalami kerusakan tanpa penanganan serius dari pemerintah desa.
Balai desa sejatinya merupakan ruang bersama yang memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas, baik formal maupun nonformal. Selain digunakan oleh pemerintah desa, fasilitas ini juga menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi bagi masyarakat.
Namun, realitas yang terjadi di Desa Nihi menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Bangunan balai desa yang berdiri sejak beberapa tahun lalu kini mengalami kerusakan yang cukup signifikan di berbagai bagian.
Kerusakan tersebut terlihat jelas pada bagian atap yang mulai rapuh dan tidak kunjung diperbaiki. Selain itu, kondisi lingkungan sekitar balai desa juga dinilai kurang terawat, mencerminkan lemahnya perhatian terhadap fasilitas publik.
Sarfan, salah satu pemuda Desa Nihi yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Kreatif Desa Nihi, menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai pemerintah desa tidak serius dalam merawat aset yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat.
Menurutnya, balai desa tidak mendapatkan perawatan rutin sebagaimana mestinya. Ia bahkan menilai upaya pembersihan hanya dilakukan ketika ada agenda penting, setelah itu kembali diabaikan.
“Saya melihat selama ini balai desa tidak pernah dirawat dengan baik. Kebersihan tidak dijaga, dan atap yang sudah rusak pun tidak segera diperbaiki. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah desa,” ungkap Sarfan kepada awak media.
Lebih lanjut, Sarfan juga menyoroti hilangnya papan informasi terkait pembangunan kantor desa yang sebelumnya sempat terpasang. Ia menilai hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Menurutnya, papan informasi merupakan bagian penting dari transparansi publik yang telah diatur dalam undang-undang. Ketiadaan papan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan anggaran desa.
“Papan informasi pembangunan kantor desa sekarang tidak terlihat lagi. Padahal itu penting sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Jangan sampai masyarakat justru bertanya-tanya karena tidak ada kejelasan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan kantor desa yang dimulai sejak tahun 2024 hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Hal ini semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat terkait pengelolaan proyek tersebut.
Sarfan berharap pemerintah desa segera mengambil langkah konkret untuk melakukan rehabilitasi balai desa serta memberikan penjelasan terbuka terkait progres pembangunan kantor desa. Ia menegaskan bahwa transparansi dan tanggung jawab adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat.
