BOMBANA, DESTROYER.ID – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, menjadi perhatian publik setelah muncul sejumlah keluhan masyarakat terkait dugaan kualitas makanan yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Keluhan tersebut mencuat melalui beberapa unggahan di media sosial yang memperlihatkan kondisi makanan dan buah yang diduga tidak layak disajikan kepada para penerima manfaat program.
Sorotan terbaru datang dari akun Facebook Azkadina Ayhu yang mengunggah foto menu MBG disertai keterangan, “Mbg hari ini entah sekarang rata kepala semoga badan2nya ikan 😇 tapi alhamdulillah tetap bersyukur 😇.” Unggahan tersebut memicu beragam tanggapan dari warganet yang mempertanyakan kualitas bahan pangan dalam program yang dibiayai negara itu.
Sebelumnya, pada 16 Juli 2026, akun Facebook Siti Hidayah Hidayah juga mengunggah keluhan serupa. Dalam unggahannya terlihat buah jeruk yang diduga telah menghitam dan tidak layak dikonsumsi. Ia menuliskan, “Mohon maaf untuk SPPG Lantari Jaya, tolong kasi buah untuk MBG yang layak yang bisa dimakan.”
Munculnya keluhan dalam dua unggahan pada waktu yang berbeda memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap proses penyediaan makanan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Lantari Jaya. Mengingat sasaran Program MBG adalah peserta didik, kualitas, kebersihan, serta keamanan pangan seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua LSM Pribumi, Ansar, P., mendesak pemerintah dan instansi yang berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyelenggaraan Program MBG di Kecamatan Lantari Jaya.
Menurut Ansar, dugaan penyajian makanan yang tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena berpotensi berdampak pada kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat program.
«”Ini menyangkut pemenuhan gizi anak-anak. Apabila benar makanan yang disajikan tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi, maka pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Ansar.»
Ia juga meminta agar operasional dapur SPPG Kecamatan Lantari Jaya dihentikan sementara apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran terhadap standar keamanan pangan maupun prosedur penyediaan makanan.
Selain itu, Ansar mendorong aparat pengawas, pemerintah daerah, serta instansi yang membidangi pelaksanaan Program MBG untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, distribusi, hingga mekanisme pengawasan sebelum makanan disalurkan kepada para siswa.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG Kecamatan Lantari Jaya telah dihubungi melalui pesan WhatsApp guna dimintai klarifikasi atas keluhan masyarakat yang beredar di media sosial. Namun, belum ada tanggapan maupun keterangan resmi yang diberikan.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial serta pernyataan narasumber. Seluruh informasi mengenai dugaan kualitas makanan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta yang telah terbukti. Redaksi DESTROYER.ID menjunjung tinggi asas keberimbangan serta membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak SPPG Kecamatan Lantari Jaya maupun instansi terkait, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
