KENDARI — Sejumlah mahasiswa menggelar aksi pra-kondisi di depan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Selasa (19/5/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk peringatan awal kepada pihak birokrasi fakultas dan universitas atas kondisi sarana pendidikan yang dinilai belum memadai dan semakin mengganggu kenyamanan proses belajar-mengajar.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari ruang kuliah yang pengap, kursi perkuliahan yang banyak rusak, hingga minimnya pembenahan fasilitas pendukung akademik.
Mereka menilai situasi tersebut mencerminkan lemahnya perhatian birokrasi kampus terhadap kebutuhan utama mahasiswa sebagai subjek utama pendidikan tinggi.
Kepada jurnalis Destroyer ID, Reyhan Fanatagama dan Maman Marobo, yang menjadi pembicara dalam aksi tersebut, menyampaikan kritik tajam terhadap sikap birokrasi yang dianggap pasif dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap persoalan yang dihadapi mahasiswa sehari-hari.
“Birokrasi kampus hari ini seolah hanya menjadi penonton. Mereka membiarkan mahasiswa mengikuti proses perkuliahan dalam kondisi fasilitas yang jauh dari layak. Padahal, kenyamanan dan keselamatan mahasiswa semestinya menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan,” ujar Reyhan.
Menurut mereka, kondisi ruang kuliah di FISIP UHO yang pengap dan kerusakan pada banyak kursi merupakan persoalan serius yang tidak bisa terus diabaikan. Selain mengganggu konsentrasi belajar, keadaan tersebut dinilai berpotensi menurunkan kualitas proses akademik secara keseluruhan.
Maman Marobo menilai kebijakan pembangunan di lingkungan kampus menunjukkan adanya ketimpangan prioritas. Ia menyoroti proyek renovasi gerbang utama Universitas Halu Oleo yang disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp7,4 miliar, sementara kebutuhan dasar mahasiswa di tingkat fakultas belum sepenuhnya terpenuhi.
“Gerbang kampus dibangun begitu megah dengan anggaran miliaran rupiah, tetapi di sisi lain mahasiswa masih harus belajar di ruangan yang panas dan menggunakan kursi yang rusak. Ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam menentukan skala prioritas pembangunan,” kata Maman.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur simbolik tidak boleh mengesampingkan kebutuhan substansial yang berkaitan langsung dengan mutu pendidikan. Kampus, kata dia, seharusnya lebih mengutamakan penyediaan fasilitas belajar yang aman, nyaman, dan layak.
Aksi pra-kondisi ini disebut sebagai langkah awal untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan pengelolaan fasilitas kampus. Mahasiswa menegaskan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak direspons secara serius, mereka siap menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.
Bagi para peserta aksi, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh megahnya bangunan fisik, tetapi oleh sejauh mana universitas mampu memastikan setiap mahasiswa memperoleh lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik secara optimal.