Wakil Ketua 3 DPM FKIP UHO, Sabarudin, Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM

​KENDARI – Gelombang penolakan terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus disuarakan oleh berbagai elemen mahasiswa di Indonesia, tak terkecuali di Sulawesi Tenggara. Terbaru, Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Halu Oleo (UHO), Sabarudin, secara tegas menyatakan sikap menolak kebijakan tersebut.
​

Sabarudin menilai bahwa kenaikan harga BBM akan memberikan dampak sistemik yang berat bagi masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah dan mahasiswa. Menurutnya, kebijakan ini tidak tepat diambil di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil.
​

“Kami dari DPM FKIP UHO secara tegas menolak kenaikan harga BBM. Kebijakan ini akan memicu efek domino yang sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari kenaikan harga bahan pokok hingga biaya transportasi yang akan semakin membebani rakyat kecil,” ujar Sabarudin dalam pernyataannya, Kamis (11/6/2026).
​Lebih lanjut, Sabarudin menyoroti bahwa dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh sektor ekonomi makro, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap daya beli mahasiswa. Ia khawatir, jika harga BBM tetap dinaikkan, akan terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat yang berujung pada meningkatnya angka kemiskinan.

​DPM FKIP UHO mendesak pemerintah pusat untuk mencari solusi alternatif yang lebih solutif dalam menangani defisit anggaran atau masalah subsidi, daripada harus membebankan beban tersebut kepada rakyat melalui kenaikan harga BBM.
​”Pemerintah seharusnya fokus pada efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi di sektor energi, bukan justru mengambil jalan pintas yang menyengsarakan rakyat. Kami akan terus mengawal isu ini dan berkoordinasi dengan seluruh elemen mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi penolakan ini secara konstitusional,” tegasnya.
​Sabarudin juga mengajak seluruh mahasiswa, khususnya di lingkungan Universitas Halu Oleo, untuk tetap kritis dan bersatu dalam mengawal kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak.