Kendari, 3 Juni 2026 – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP UHO, Suprianto, menyampaikan kritik terhadap pembangunan gerbang utama Universitas Halu Oleo (UHO) yang bernilai sekitar Rp7,4 miliar. Menurutnya, pembangunan tersebut perlu dievaluasi dari aspek skala prioritas, mengingat masih banyak persoalan fasilitas akademik yang hingga kini dirasakan langsung oleh mahasiswa di berbagai fakultas, khususnya di lingkungan FISIP.
Di tengah pembangunan infrastruktur yang dinilai megah, mahasiswa masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas pembelajaran. Sejumlah ruang kuliah masih memiliki kursi yang rusak, kondisi ruangan yang panas, serta minimnya sarana pendukung yang seharusnya menjadi standar dalam menunjang proses pendidikan tinggi.
Suprianto menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara pembangunan fisik yang bersifat simbolik dan pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa yang berkaitan langsung dengan aktivitas akademik sehari-hari.
“Pembangunan kampus tentu penting sebagai bagian dari kemajuan institusi. Namun, kampus juga harus mampu memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan fasilitas belajar yang layak.
Jangan sampai wajah kampus dipercantik dari luar, tetapi kondisi ruang belajar yang menjadi tempat mahasiswa menuntut ilmu justru luput dari perhatian,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan fasilitas belajar tidak dapat dipandang sebagai masalah sepele. Sebab kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pengajar, tetapi juga ditunjang oleh lingkungan belajar yang nyaman dan representatif.
Lebih jauh, Suprianto menyebut bahwa kondisi tersebut merupakan cerminan dari kurang optimalnya perhatian pimpinan fakultas maupun universitas dalam membaca kebutuhan nyata mahasiswa di lapangan. Ia menegaskan bahwa kebijakan pembangunan seharusnya berangkat dari kebutuhan paling mendesak yang dirasakan sivitas akademika.
“Kami menilai ada kelalaian dalam melihat kebutuhan prioritas mahasiswa. Ketika kursi-kursi kuliah masih banyak yang rusak, ruang belajar masih terasa panas, dan fasilitas pendukung pembelajaran belum memadai, maka sudah sepatutnya persoalan tersebut menjadi perhatian utama. Mahasiswa adalah jantung universitas, sehingga kebutuhan mereka harus ditempatkan sebagai prioritas,” tegasnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas pendidikan di kampus, DPM FISIP UHO menyatakan akan terus mengawal isu tersebut melalui berbagai langkah konstitusional dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip demokrasi kampus. Upaya tersebut dapat berupa penyampaian aspirasi secara resmi, audiensi dengan pihak fakultas dan universitas, hingga aksi demonstrasi apabila tuntutan mahasiswa tidak memperoleh respons yang memadai.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan konsolidasi bersama mahasiswa untuk menentukan langkah-langkah konkret.
Demonstrasi merupakan salah satu instrumen demokrasi yang sah apabila ruang dialog tidak menghasilkan solusi yang nyata. Ini bukan semata bentuk perlawanan, tetapi upaya mengingatkan pimpinan kampus agar tidak kehilangan kepekaan terhadap realitas yang dihadapi mahasiswa setiap hari,” kata Suprianto.
Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa bukan bertujuan menciptakan konflik dengan pihak kampus, melainkan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa.
“Kami ingin mengingatkan bahwa kemajuan sebuah universitas tidak hanya diukur dari bangunan megah dan proyek bernilai miliaran rupiah. Kemajuan kampus sejatinya tercermin dari sejauh mana mahasiswa dapat belajar dengan nyaman, aman, dan mendapatkan fasilitas yang layak. Kampus harus hadir untuk mahasiswa, bukan sekadar membangun simbol-simbol kemegahan,” tutupnya.
Suprianto
Wakil Ketua III DPM FISIP UHO
Kendari, Sulawesi Tenggara.