BOMBANA – Kemarahan dan kekecewaan petani di Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kian memuncak. Bendung Langkowala yang selama puluhan tahun menjadi sumber kehidupan sektor pertanian kini berada dalam kondisi memprihatinkan akibat sedimentasi parah yang diduga turut diperparah oleh aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah sekitar.
Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk kegagalan serius pemerintah dalam menjaga infrastruktur pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan masyarakat. Akibat pendangkalan yang terus terjadi tanpa penanganan, bendung yang selama ini menjadi sumber utama pengairan ratusan hektare sawah tidak lagi mampu menampung air secara optimal.
Ketua Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Lombakasi, Ikep, mengecam lambannya respons pemerintah terhadap persoalan yang telah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, petani kini menghadapi ancaman nyata gagal panen karena pasokan air semakin minim di tengah musim tanam yang sedang berlangsung.
“Hampir 500 hektare sawah di Desa Lombakasi bergantung pada Bendung Langkowala. Belum termasuk lahan pertanian di Desa Kalaero, Langkowala, dan Watu-Watu. Petani sudah menanam, tetapi air semakin sulit didapatkan. Jika tidak ada hujan dalam waktu dekat, maka tanaman terancam mati dan petani kembali mengalami gagal panen,” tegas Ikep, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa akar persoalan bukan berada pada jaringan irigasi, melainkan pada kondisi bendung yang telah dipenuhi endapan lumpur. Akibatnya, air hujan yang masuk tidak lagi tersimpan sebagai cadangan, tetapi langsung mengalir keluar sehingga bendungan kehilangan fungsi utamanya sebagai penampung air.
Lebih jauh, Ikep menyoroti dugaan kontribusi aktivitas PETI terhadap percepatan sedimentasi. Material lumpur yang terbawa aliran sungai diduga terus mengendap di area bendung selama bertahun-tahun tanpa adanya langkah penertiban maupun normalisasi yang serius dari pihak berwenang.
“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Petani hanya membutuhkan air. Jika bendungan ini dikeruk dan dinormalisasi, kami yakin persoalan ini dapat diatasi. Namun jika terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan adalah masa depan pertanian masyarakat,” ujarnya.
Kepala Desa Watu-Watu, Nasrin, turut menyampaikan kecaman terhadap minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi Bendung Langkowala. Menurutnya, sedimentasi saat ini sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan hingga mendekati bagian atas mercu bendungan.
Akibatnya, air yang datang saat musim penghujan tidak lagi tertahan untuk kebutuhan irigasi, melainkan langsung mengalir ke sungai tanpa memberikan manfaat bagi petani.
“Jika tahun ini kembali gagal panen, maka petani akan mengalami dua kali kerugian berturut-turut. Biaya pengolahan lahan dan penanaman mencapai jutaan rupiah per hektare. Ini bukan hanya persoalan pertanian, tetapi juga ancaman terhadap ekonomi masyarakat secara keseluruhan,” kata Nasrin.
Masyarakat menilai persoalan Bendung Langkowala telah berkembang menjadi masalah serius yang membutuhkan intervensi segera dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Mereka mendesak dilakukannya normalisasi bendung secara menyeluruh sekaligus investigasi terhadap dugaan aktivitas PETI yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan dan infrastruktur pertanian.
Petani Lantari Jaya juga meminta Menteri Pertanian Republik Indonesia turun langsung meninjau kondisi di lapangan dan memastikan adanya langkah konkret untuk menyelamatkan ribuan petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.
Bagi masyarakat, Bendung Langkowala bukan sekadar bangunan irigasi, melainkan simbol keberlangsungan hidup. Karena itu, pembiaran terhadap kerusakan bendung dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap nasib petani yang selama ini menjadi tulang punggung produksi pangan daerah.
Jika pemerintah tetap lamban bertindak, maka ancaman gagal panen massal bukan lagi sekadar peringatan, melainkan kenyataan yang harus ditanggung oleh ribuan petani dan keluarga mereka di Kabupaten Bombana.