BEM UHO Soroti Lambannya Respons Pemda dan Damkar Muna dalam Kebakaran Lapak Pedagang Pelabuhan Raha
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Halu Oleo (BEM UHO) melalui Menteri Inovasi dan Pengembangan Kreativitas Mahasiswa, La Ode Muh. Ichandra Kirana Prasetyo, menyoroti minimnya respons Pemerintah Daerah Kabupaten Muna serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan lapak pedagang di Pelabuhan Nusantara Raha, Kabupaten Muna, pada Senin (05/01/2026) dini hari.
Diketahui, kebakaran tersebut melalap satu deretan lapak pedagang yang berada di kawasan pelabuhan, menyebabkan kerugian besar dan hilangnya sumber penghidupan para pedagang kecil.
Menurut Ichandra, peristiwa ini mencerminkan lemahnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyat kecil, khususnya saat menghadapi situasi darurat. Ia menilai, kebakaran yang seharusnya ditangani secara cepat justru disertai lambannya respons dari pihak terkait, sehingga api dibiarkan membesar tanpa penanganan yang memadai.
“Kebakaran lapak pedagang di Pelabuhan Raha terjadi tanpa respons cepat dari pemadam kebakaran maupun pemerintah daerah. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk pembiaran yang secara nyata merugikan rakyat kecil,” tegas Ichandra.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum dan moral untuk hadir serta bertindak cepat dalam kondisi darurat. Lambannya penanganan dalam peristiwa ini dinilai bertentangan dengan prinsip pelayanan publik serta mencederai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap keselamatan warganya.
“Pemadam kebakaran merupakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah. Jika dalam kondisi darurat saja negara tidak hadir, maka patut dipertanyakan di mana tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan dan penghidupan rakyatnya,” lanjutnya.
Atas kejadian tersebut, Ichandra mendesak Pemerintah Kabupaten Muna untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta menyalurkan bantuan dan upaya pemulihan yang layak bagi para pedagang yang terdampak kebakaran.
Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi peringatan serius agar pemerintah daerah tidak terus bersikap abai terhadap keselamatan masyarakat. Negara, kata dia, tidak boleh hanya hadir dalam urusan penarikan retribusi, tetapi justru menghilang saat rakyat menghadapi musibah.
“Rakyat kecil tidak boleh terus menjadi korban akibat kelalaian pemerintah. Keselamatan warga adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya.
