ATAP BOCOR SAAT HUJAN, DPM FISIP UHO DESAK KAMPUS SEGERA BENAHI FASILITAS

Kendari – Kondisi fasilitas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) kembali menjadi perhatian serius mahasiswa. Atap yang bocor saat hujan dinilai telah menyebabkan plafon rusak dan lapuk sehingga menyebabkan air hujan masuk keruang kuliah dan menganggu proses belajar mengajar dan berpotensi membahayakan keselamatan civitas akademika. Keluhan ini muncul setelah…

ATAP BOCOR SAAT HUJAN, DPM FISIP UHO DESAK KAMPUS SEGERA BENAHI FASILITAS

Kendari– Kondisi fasilitas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) kembali menjadi perhatian serius mahasiswa. Atap yang bocor saat hujan dinilai telah menyebabkan plafon rusak dan lapuk sehingga menyebabkan air hujan masuk keruang kuliah dan menganggu proses belajar mengajar dan berpotensi membahayakan keselamatan civitas akademika. Keluhan ini muncul setelah beberapa…

ATAP BOCOR SAAT HUJAN, DPM FISIP UHO DESAK KAMPUS SEGERA BENAHI FASILITAS

Kendari – Kondisi fasilitas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) kembali menjadi perhatian serius mahasiswa. Atap yang bocor saat hujan dinilai telah menyebabkan plafon rusak dan lapuk sehingga menyebabkan air hujan masuk keruang kuliah dan menganggu proses belajar mengajar dan berpotensi membahayakan keselamatan civitas akademika. Keluhan ini muncul setelah…

GERAKAN MAHASISWA PEDULI RAKYAT SULAWESI TENGGARA (GEMPUR SULTRA )*

Resmi Melaporkan Dugaan Korupsi terhadap proyekTetapkan gambar unggulan jembatan Tumburano Konawe Kepulauan di Kejati Sultra **Kendari, 6 Mei 2026** Dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPUR) secara resmi telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra). Laporan…

Ratusan Warga Konsel Tolak Pembangunan Jetty PT TIS, APH dan Dinas Lingkungan Hidup Sultra Didesak Turun Tangan

Kendari, Ratusan massa aksi melayangkan kritik keras terhadap Polda Sultra yang dinilai belum mengambil langkah tegas menyikapi aksi penolakan ratusan warga terhadap pembangunan jetty milik PT Tambang Indonesia Sejahtera (TIS) di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Senin (04/5/2026). Koordinator Lapangan, Saldin menegaskan seharusnya tidak tinggal diam di tengah meningkatnya penolakan masyarakat….

Laporan LSM Pribumi atas Dugaan Maladministrasi Pj Sekda Bombana Mandeg di Kejari

Bombana, 29 April 2026 – Aroma stagnasi penegakan hukum kembali tercium dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana. Laporan serius yang diajukan Ketua LSM Pribumi, Ansar A., terkait dugaan maladministrasi, penggelapan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang oleh Penjabat (Pj) Sekda Bombana Tahun 2025, Sunandar serta Bupati Bombana, H. Burhanuddin hingga kini tak menunjukkan tanda-tanda diproses. Laporan bernomor 002/Skeb-B/LSM-PRIBUMI/XII/2025…

Pertanyakan Hilangnya Nama Burhanudin dari Penetapan Tersangka

Kendari, Kabengga. Id. – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara kembali didatangi massa gabungan dari sejumlah elemen pada Senin, 27 April 2026. Aksi unjuk rasa tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya, dengan tuntutan agar Kejati Sultra mengkaji ulang penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Cirauci II di Kabupaten Buton Utara. Dalam aksinya, massa menilai penanganan…

“Bayang-Bayang Korupsi Jembatan Cirauci II: Massa Kepung Kejati Sultra, Desak Penetapan Bupati Bombana — Ada Apa dengan Penanganannya?”

Aksi demonstrasi kembali mengguncang Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, Rabu (22/4/2026). Namun kali ini, suara massa tak sekadar tuntutan—melainkan tudingan keras atas dugaan mandeknya penegakan hukum dalam kasus korupsi proyek Jembatan Cirauci II. Sorotan utama mengarah pada Bupati Bombana, Burhanudin, yang hingga kini belum tersentuh status hukum, meski perkara tersebut telah menyeret dan menjerat…

Tindakan Anarkisme yang di Lakukan Oleh Oknum Satpol PP Terhadap Aktivis Sultra

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang bertugas menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Satpol PP berfungsi menyelenggarakan ketertiban umum ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Namun sering kali beberapa oknum Satpol PP menyalah gunakan wewenang yg di emban. Sementara Aksi demonstrasi yang di lakukan di…

Back To Top